Page 47 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 47
sejak Indonesia merdeka, yaitu periode Landreform (1963-1965),
periode Program Pembaruan Agraria Nasional (2007-2014), dan
periode Reforma Agraria (2017-2019). 19
Periode pertama, pada saat itu terjadi dualisme hukum
antara hukum barat dan hukum adat dalam hal pengaturan dan
penggunaan serta pemilikan dan pemanfaatan tanah sebagai
akibat dari kebijakan kolonial dan sisa-sisa feodalisme. Untuk
mengatasinya, Pemerintah Indonesia membentuk kebijakan
peraturan yang jamaknya mengatur pelaksanaan landreform di
Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan
Tanah-Tanah Partikelir, UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian
Bagi Hasil, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian, dan PP No. 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 20
Periode kedua, pelaksanaan kebijakan reforma agraria
didasarkan pada TAP MPR Nomor IX/MPR/2000. Ketika
SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi Presiden setelah
memenangkan Pemilihan Umum 2004, agenda reforma agraria
diletakkan sebangun dengan berbagai program lainnya dalam
21
kerangka revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal itu kemudian
melahirkan kebijakan reforma agraria dalam wujud Program
Pembaruan Agraria Nasional. Rayyan Dimas Sutadi dkk. melihat
19 Rayyan Dimas Sutadi, dkk., “Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif
Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi),” Tunas Agraria,
Vol. 1., No. 1, 2018, hlm. 193.
20 Ibid.
21 Dianto Bachriadi, Reforma Agraria untuk Indonesia: Kritik atas Reforma Agraria ẚ la
SBY (Seri Working Paper: Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru Vol. 1,
Agrarian Resources Center, Bandung, 2017, hlm. 2.
12 Reforma Agraria Tanah Ulayat
