Page 24 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

Namun, Dewi mengatakan Jokowi belum berhasil
melaksanakan reforma agraria sesuai UUPA karena redistribusi
lahan yang ia lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan
pemerintah sebelumnya. Salah satu contohnya redistribusi
lahan hanya terjadi untuk lahan bebas konflik.Dewi memandang
pemerintah mestinya membenahi ketimpangan kepemilikan
lahan di Indonesia. Misalnya, dengan mencatat lahan milik
perseorangan dengan berluas jutaan hektar yang hak guna
usahanya hampir habis untuk kemudian dibagikan kepada
masyarakat. Hal ini menurutnya amanat pokok Undang-Undang
Pokok Agraria tahun 1960.
Antara RUU Cipta Kerja dan UUPA

Dewi, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),
mengkritik lima masalah pokok RUU Cipta Kerja yang memiliki
potensi buruk terhadap petani dan masyarakat hukum adat
karena menghambat reforma agraria dan memperparah konflik
agraria. Pertama, RUU Cipta Kerja memuat sejumlah pasal
yang sebelumnya masuk dalam RUU Pertanahan. Padahal, RUU
Pertanahan, 1 dari 4 RUU yang pernah ditunda pengesahannya
pada DPR periode 2014-2019 lalu karena mendapat protes dari
masyarakat.

RUU Cipta Kerja kemudian menghapus Pasal 16 UU
Perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan
mengusahakan lahannya sesuai konsesinya. Jika aturan itu tidak
dijalankan, bidang tanah yang belum diusahakan itu diambil alih
oleh negara. Dengan dihapusnya pasal itu, Dewi menilai status
tanah terlantar berpotensi hilang. Padahal tanah terlantar adalah
salah satu objek reforma agraria. Selain itu, status tanah terlantar

Refleksi 60 Tahun UUPA 5