Page 25 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 25
merupakan salah satu syarat hapusnya HGU sebagaimana diatur
dalam UU No.5 Tahun 1960.
Kedua, RUU Cipta Kerja akan memperparah ketimpangan
penguasaan tanah dan konflik agraria karena memberi
kemudahan dan prioritas bagi investasi dan kalangan pebisnis
untuk mendapatkan hak atas tanah. Dengan mengubah Pasal
14, menghapus Pasal 15 dan Pasal 16 UU Perkebunan, RUU Cipta
Kerja berupaya menghilangkan batas maksimum penguasaan
tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan
pertambangan. Selain itu, proses pengukuhan kawasan hutan
hanya menggunakan pendekatan teknologi informasi dan satelit
tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Ketiga, RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan
perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah atas
nama pengadaan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan
bisnis. Dewi melihat upaya ini dilakukan dengan mengubah
sejumlah pasal dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemerintah
berdalih ketentuan ini menghapus hambatan pengadaan lahan
bagi investasi dan kegiatan bisnis.
Keempat, laju alih fungsi lahan pertanian semakin cepat.
Dewi menilai RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 10 UU No.41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, antara lain untuk kepentingan pembangunan
kawasan ekonomi khusus, real estate, tol, bandara, sarana
pertambangan, dan energi. Pasal 44 UU No.41 Tahun 2009 juga
diubah dan menghapus syarat-syarat alih fungsi lahan pertanian,
seperti kajian kelayakan strategis.
6 60 Tahun UUPA: Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif