Page 130 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 121

mampu mengusahakan/menggarap maka diperkenankan untuk menggunakan tanah ewang
tersebut. Tatkala tanah telah diperusah dalam jangka lama (lebih dari dua puluh tahun) maka
tanah ini telah berubah bukan lagi menjadi tanah kosong, namun tanah perusah, sehingga ia
bisa bisa dimiliki dan boleh dilakukan pelepasan ke pihak luar. Pada mulanya tanah ewang
masih merupakan tanah negeri sehingga ia berdimensi publik. Namun tatkala tanah ewang
sudah diperusah maka ia menjadi tanah berdimensi privat, dapat dimiliki dan dapat dialihkan.

Tanah Perusah (per-usaha-an)
Tanah ini adalah tanah yang diusahakan oleh orang-orang dalam masyarakat negeri atas
tanah kosong atau hutan yang dibuka untuk ditanami dengan tanaman keras/tahunan. Jenis
tanah ini berdimensi privat, dan dapat dikonversi menjadi hak milik. Dalam administrasi

pertanahan jenis tanah inilah (selain tanah dati) yang mudah menjadi obyek pendaftaran hak
bahkan peralihan yang disertai dengan ijin pelepasan dari pihak negeri (atau kepala dati, jika
tanah dati).

Masyarakat Hukum Adat dan Pengakuannya
Masyarakat hukum adat di Ambon adalah kesatuan negeri. Negeri menjadi petuanan

adat. Keberadaan negeri sebagai MHA diakui melalui: (a) Peraturan Daerah Provinsi Maluku
No. 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku; (b) Peraturan Daerah Kota Ambon No. 3
Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon jo. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017
tentang Negeri di Kota Ambon.

Negeri dipimpin oleh raja yang merupakan representasi dari persekutuan Masyarakat
Hukum Adat (MHA). Raja adalah pemimpin pemerintahan negeri (eksekutif) (ibid.). Secara
adat terdapat Latupati (latu/ratu yang dituakan oleh para ratu/raja), yang secara fungsional
(bukan hirarkis) berperan sebagai koordinator para raja, bertugas merundingkan
permasalahan-permasalahan lintas-negeri, utamanya masalah sengketa tanah negeri.
Di dalam kelembagaan negeri juga terdapat Dewan Saniri Negeri (Saniri Negeri) yaitu

dewan legislatif suatu negeri. Representasi saniri dari besar hingga kecil dibedakan menjadi
Saniri Rajapatih, Saniri Negeri Lengkap, Saniri Negei Besar. Juga terdapat Kepala Soa sebagai
perpanjangan tangan raja (fungsi pemerintahan) yang sekaligus bertugas sebagai pengumpul
pajak dan pencatat statistik desa. Biasanya Kepala Soa (yang mencerminkan authority)
dipegang oleh kepala dati (yang mencerminkan ownership of property) (Wawancara Zakarias

Pakahila, Ketua Saniri, 2019).
Tuan Tanah adalah tuannya (secara magis) suatu wilayah/tanah yang bertugas mengelola
pengangkatan sumpah adat, menyembuhkan orang sakit, membuat sasi dan membukanya.
Kapitan adalah pimpinan pasukan pada masa perang. Sekarang memiliki tanggung jawab
mencegah serangan gaib dan fisik wilayah negerinya. Kewang adalah orang yang bertugas
menjaga dan mengawasi tanah-tanah negeri di hutan (tanah yang belum dibuka) (ibid.).