Page 128 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 119

Pada masa lalu, eksistensi negeri luruh sebab digantikan menjadi desa melalui UU No 5 Tahun
1979. Pada masa sekarang keberadaan negeri diakui kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi
Maluku No. 14 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Ambon No. 3 Tahun 2008 , Peraturan
Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017, utamanya dalam pasal 1 [12] yang menyatakan bahwa
negeri adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pasca kerusuhan 1999-2002 Maluku
disusul dengan pengakuan eksistensi negeri, konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah
munculnya tumpang tindih klaim batas negeri. Hal ini diperunyam oleh banyaknya investasi

yang membutuhkan banyak tanah.

Negeri

Kintal
Dusun

Kewang

Gambar 1. Ilustrasi mengenai petuanan negeri

Dati (Tanah Dusun)
Tanah dati atau juga disebut dengan tanah dusun adalah tanah yang pada mulanya
diberikan oleh VOC (abad 17) kepada kelompok-kelompok keluarga (marga/klan) karena

melaksanakan kewajiban tertentu, seperti kuarto, hongi-tochten, dan rodi (Bartels 2017). Tanah
dati termasuk berdimensi privat didalam penguasaan klan atau keluarga. Tanah dati yang telah
diperusah/per-usaha-kan maka statusnya naik menjadi tanah milik baik oleh keluarga dati yang
terdiri dari kepala dati maupun anak-anak dati. Tanah dalam unit-unti dati ini terbentuk sesuai
dengan register dati (tahun 1814 untuk Pulau Ambon dan tahun 1823 untuk Pulau Lease).
Keberadaan tanah dati diakui sampai dengan hari ini dan tidak mengalami perubahan sejak

penetapan melalui register tersebut. Dalam perkembangannya dati bisa bertambah atau
berkurang atau lenyap karena tidak ada keturunan garis laki-laki dari keluarga dati yang masih
bertahan. Dati lenyap tersebut ditarik oleh negeri untuk ditentukan penguasannya. Perubahan
dati ini sudah pernah terjadi pada masa lalu misalnya melalui Putusan Landraad Amboina No.
71/1920 yang mana Pemerintah Negeri Hatalai Pulau Ambon membagi-bagikan dusun-dusun

dati kepada 4 buah dati. Pemekaran dati juga terjadi tatkala suatu marga memisahkan diri
sehingga memerlukan dati baru. Atau, suatu negeri membentuk dati baru karena kebutuhan
ekonomi.
Tanah dati terdiri dari empat kategori: dati raja, pusaka dati, dati lenyap, dan dati
atiting/ahori. (1) Dati raja adalah tanah dati yang diberikan kepada raja sebagai gaji jabatan
yang dapat dikuasai selama ia menjabat. Tanah ini berdimensi publik dan hanya raja yang

dapat menguasainya dan tidak dapat dilepaskan ke pihak lain. (2) Pusaka dati adalah tanah dati