Page 147 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

138 Himpunan Policy Brief

Urgensi Masalah
Pelaksanaan PTSL memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk kebijakan dan
strategi tepat guna kantor pertanahan, yang antara lain berupa inisiasi pembuatan dan
pemanfaatan PTBT kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak
ketiga (swasta). PTBT akan dibuat oleh pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat atas
dukungan dari pemerintah kabupaten, serta pendampingan oleh pihak ketiga (swasta), dan
supervisi oleh kantor pertanahan. Sementara itu, PTBT dapat dimanfaatkan oleh kantor

pertanahan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa/kelurahan.

Akar Masalah
Pembuatan dan pemanfaatan PTBT sangat membutuhkan kontribusi dan partisipasi

stakeholders, sehingga kantor pertanahan wajib menggalangnya. Sementara itu, diketahui
bahwa:
a. Rencana atau skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, merupakan prasyarat bagi
kesediaan stakeholders dalam berpartisipasi, sehingga perlu disusun oleh pihak yang ingin
mendorong pembuatan dan pemanfaatan PTBT;
b. Kemampuan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam membuat dan

memberdayakan PTBT merupakan prasyarat bagi keberhasilan kegiatan ini, sehingga
dibutuhkan kesediaan dari stakeholders untuk memberdayakan pemerintah desa/kelurahan
dan masyarakat.

Implikasi Penyelesaian Akar Masalah

Kesediaan mengenali akar masalah, memberi kemampuan penyelesaian, sehingga
memberi implikasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT dapat memberi kejelasan pada
segenap stakeholders tentang rentang waktu serta tahapan pembuatan dan pemanfaatan
PTBT.
b. Optimalisasi pemanfaatan PTBT mampu mempersuasi dan mendorong segenap

stakeholders, agar berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemanfaatan PTBT.

Pilihan Kebijakan
Pelaksanaan PTSL saat ini terkendala oleh sumberdaya manusia yang terbatas, yang
hanya tersedia di kantor pertanahan. Selain itu, pelaksanaan PTSL juga terkendala oleh dana

yang terbatas, yang hanya mengandalkan dana APBN yang ada di kantor pertanahan. Kendala
lainnya adalah ketersediaan peta kerja, yang membutuhkan anggaran relatif besar untuk
pengadaannya.

Pilihan Kebijakan Alternatif
Oleh karena berbagai kendala pelaksanaan PTSL, maka dibutuhkan kebijakan alternatif

yang mampu mengatasi sumberdaya manusia yang terbatas (yang hanya tersedia di kantor