Page 144 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 135

d. Keberadaan Material yang berupa peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran di seluruh
wilayah kerja kantor pertanahan mutlak diperlukan, jika tidak memiliki akan
memperlambat pekerjaan.
e. Sumber pembiayaan samapai saat ini masih mengandalkan APBN, harusnya bisa dilakukan
secara swadaya, APBD, CSR. Ini belum dilakukan secara maksimal dan belum ada terobosan.
f. Metode untuk percepatan Pendaftaran tanah Sistematik Lengkap dengan menggunakan
pola Partisipatif harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dan

mendapatkan dukungan politik maupun anggaran yang memadai untuk wilayah/daerah
setempat.

Rekomendasi

1. Kegiatan Penyuluhan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat sebaiknya dilakukan sebelum
tahun pelaksanaan PTSL berlangsung, sehingga masyarakat dapat lebih siap.
2. Pencangan pemasangan tanda batas menjadi program nasional dan menjadi gerakan yang
massif. Serta menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menghadiri dalam proses
pemasangan serta penetapan tanda batas baik bidang tanahnya maupun bidang tanah yang
bersebelahan.

3. Jika pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh PIHAK III
(Perusahaan Swasta Berbadan Hukum) maka kontrol kualitas SDM pelaksana dan alat yang
digunakan harus lebih ditingkatkan. Jangan Sampai apa yang disampaikan dalam proposal
penawaran tidak sama dengan saat pelaksanaan pengukuran dan pemetaan.
4. Perlu merevisi komposisi panitia Adjudikasi Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap, karena

jumlah/volume yang besar sedangkan jumlah SDM Kantor Pertanahan terbatas maka
keterlibatan masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam pemeriksaan tanah diperbesar.

Referensi
Deputi Bidang Informasi Pertanahan 2003, Land Development Policy And Development

Program, Workshop Persiapan Pelaksanaan LMPDP, 9–11 Desember 2003, UGM,
Yogyakarta.
Harsono, B 2005, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Dambatan, Edisi Revisi 2005 (Cetakan
kesepuluh), Jakarta.
Simpson, R 1976, Land law and regristation, Cambride University Press, Cambride, London. UK.

United Nation, 1996, Land Administration Guidelines, With Special Reference to Countries in
Transition, New York and Geneva.