Page 142 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 133

tetapi terdapat keterbatasan dalam: Man, Machine, Material, Method, dan Money. Maka ada
faktor – faktor yang harus harus dikorbankan karena tidak mungkin mendapatkan hasil yang
murah dan cepat tetapi memiliki ketelitian tinggi. Perlu ada peninjauan terhadap 5 faktor
tersebut untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dengan skala prioritas yang ingin dicapai.

Pendahuluan
Informasi jumlah bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai

saat in belum diperoleh data yang pasti. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam
sambutanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN pada tanggal 10
Januari 2018, bahwa sampai dengan tahun 2016 baru 46 juta bidang tanah di luar kawasan
hutan yang telah teregistrasi dan tersertipikasi. Baru 36,51 % dari perkiraan Jumlah total bidang

tanah 126 juta bidang tanah yang ada. Diharapkan sampai tahun 2025 dapat mengerjakan
registrasi dan sertipikasi bidang tanah sebesar 80 juta bidang terselesaikan. Untuk
mempercepat proses ini, percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi
program yang sangat penting. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali
sekaligus merupakan kegiatan inventarisasi dan pembenahan data pertanahan. Data spasial
dan informasi pertanahan mengenai bidang tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan. Program
strategis Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah PTSL dengan volume dan target
penyelesaiannya mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu meningkat. Padahal, dalam
Pelaksanaan PTSL terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan PTSL antara lain
bersumber dari regulasi baik karena ketidak sinkronan antar regulasi maupun

operasionalisasinya, keterlibatan masyarakat dan institusi di luar Kementerian ATR/BPN tidak
optimal serta sumber daya Man, Machine, Material, Method dan Money Kementerian ATR/BPN
terbatas. Maka perlu suatu strategi khusus untuk dapat menyelesaikan target PTSL pada tahun
tahun berikutnya.

Sinkronisasi Peraturan Perundang–Undangan dalam Pelaksanaan PTSL Wilayah Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tataruang/BPN Provinsi Lampung
Peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sudah
ada dan cukup, tetapi dalam implementasinya memerlukan kondisi yang ideal. Berdasarkan
peraturan perundangan yang ada memerlukan durasi waktu penyelesaian pendaftaran tanah
pertama kali yang lama. Dengan dikeluarkannya regulasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Sistematik Lengkap oleh Kementerian ATR/BPN memiliki tujuan agar pelaksanaan
pendafataran tanah dapat dilaksanakan lebih simple dan cepat. Regulasi setingkat menteri ini
ternyata terdapat ketidak sinkronan dengan peraturan atau regulasi tentang pendaftaran tanah
yang lebih tinggi yaitu setingkat Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Thun 1997 tentang Pendafatran Tanah. Regulasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap jika ditinjau dari aspek tatalaksana pendaftaran tanah terdapat aturan

Pelaksanan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang tidak sinkron dengan peraturan yang