Page 141 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP:
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PROVINSI LAMPUNG

Eko Budi Wahyono dan Yendi Sufyandi

Ringkasan Eksekutif
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai “road map”

pengelolaan pertanahan pada tahun 2025 semua bidang tanah yang berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah terdaftar. Sampai dengan tahun 2016 baru 46 juta bidang
tanah di luar kawasan hutan yang telah teregistrasi dan tersertipikasi. Kurang lebih baru 36,51
% dari perkiraan jumlah total bidang tanah 126 juta bidang tanah yang telah teregristasi dan
tersertipikasi. Maka salah satu program strategis untuk mencapainya adalah Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap atau PTSL yang dimulai pada tahun 2017 dengan target 5 Juta bidang, tahun

2018 dengan target 7 juta bidang, tahun 2019 dengan target 9 juta bidang dan tahun 2020
dengan target 10 juta bidang.
Untuk mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,
Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Peraturan Menteri ini mengalami perubahan beberapa kali.

Terakhir, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Pada tahun 2018, disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk koordinasi dengan institusi lain, dalam rangka
percepatan PTSL, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Meskipun demikian pelaksanaan Pendaftaran Tanah di
Indonesia telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah. Ternyata dari peraturan menteri mengenai PTSL yang dikeluarkan
ada beberapa yang tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 beserta
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
Ketidak sinkronan ini menimbulkan potensi terjadinya mal administrasi proses pendaftaran
tanah dalam program strategis Kementerian ATR/BPN.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan PTSL tahun 2017 dapat dilihat dari Man, Machine, Material,

Method dan Money. Untuk mendapatkan hasil suatu proses pendaftaran tanah yang sempurna,