Page 136 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

KAJIAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANDUNG

Rofiq Laksamana, Akur Nurasa, dan Dian Aries M

Pendahuluan
Tanah merupakan faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat,
sehingga konsep hak kepemilikan menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara. Fungsi
tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik, budaya, tetapi juga

menyangkut nilai dan bermakna religius.
Untuk melindungi hak hak kepemilikan tanah oleh pemerintah dilakukan sistem
pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum, memberi perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah di Indonesia diupayakan sejak belakunya PP No 10 tahun 1961, namun

pada kenyataannya selama lebih dari 35 tahun belum menghasilkan pendaftaran tanah yang
memuaskan, sehingga PP tersebut disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Pada saat itu obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar diperkirakan
sejumlah 16,3 juta bidang dari perkiraan total 55 juta bidang tanah di luar kehutanan, kemudian
mengalami peningkatan menjadi 26,0 juta bidang pada tahun 2002 selama tujuh tahun dan

terus naik menjadi 29,2 juta bidang pada tahun 2005 selama tiga tahun. Pada kenyataanya sejak
berlaku PP No. 24 Tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 belum maksimal dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah, dari 126 juta bidang tanah baru terdaftar 46 juta, ini berarti ada 80 juta
bidang tanah yang belum terdaftar.
Beragam Program/Proyek pendaftaran tanah telah diupayakan pemerintah untuk
percepatan pendaftaran tanah tetap dilakukan pemerintah. Disamping pelaksanaan

pendaftaran tanah sproradik yang terus berjalan. Percepatan pendaftaran tanah seperti Proyek
Adminstrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Program (LMPDP)
atau proyek Ajudikasi, Larasita dan Program Nasional Agraria (PRONA), belum juga mencapai
target pendaftaran tanah yang diharapkan.
Pada tahun 2017 Presiden mencanangkan untuk memulai program PTSL untuk

mendaftarakan sebanyak 126 juta bidang tanah keseluruhan pada tahun 2025. Program tersebut
dijabarkan dalam target bertahap mulai 5 juta bidang pada tahun 2017; pada tahun 2018 7 juta
bidang; pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 9 juta bidang dan pada 2020 sampai dengan
tahun 2025 setiap tahunnya ditargetkan 10 juta bidang tanah.
Dalam pelaksanaannya Kementerian ATR/BPN menyempurnakan berbagai perangkat
peraturan/dasar hukum tertulis, yang lengkap dan jelas, sumberdaya manusia ditingkatkan,

sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas,