Page 138 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 129

meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda
batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL (Pasal 3 Permen ATR/ Ka BPN No. 12 Tahun 2017).
Pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Bandung ditetapkan berlokasi di
seluruh wilayah yaitu meliputi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan dengan perkiraan
jumlah bidang tanah 93.000 (sembilan puluh tiga ribu) bidang tanah. Ternyata dalam
pelaksanaanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sekitar 140 ribu bidang.
Di samping keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Bandung menciptakan

dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat, diantaranya penggunaan setipikat hak atas
tanah sebagai agunan pinjaman di bank. Di sisi lain masih terdapat hambatan-hambatan dan
potensi sengketa dalam pelaksanaan PTSL.
Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara
pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disusun Petunjuk Teknis Internal
dengan tujuan untuk memberikan penyamaan persepsi kepada seluruh Petugas yang terkait
dalam semua tahapan dan produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk mensikapi
kurangnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Kota Bandung diambil langkah dengan: Penambahan Petugas sebagai pendamping
satgas puldadis maupun fisik, yaitu antara lain:
- Penambahan petugas pengumpul data fisik dari mahasiswa dan SMK pengukuran
sebanyak 60 tim;
- Pendampingan petugas yuridis dengan bantuan dari desa/kelurahan setempat ialah

oleh ketua RT/RW dan unsur kelurahan setempat.
Informasi adanya pelaksanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung
selain dilakukan melalui penyuluhan langsung di tempat, ditempuh pula dengan melakukan
pengumuman di koran media massa. Selain melalui media massa, sosialisai dilakukan dengan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan dikeluarkan Surat Edaran dari Walikota
Bandung yang dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan PTSL yaitu:

1) Pembentukan kelompok kerja dengan mekanisme pengumpulan data yuridis
dilapangan secara bersamaan dengan pengumpulan data fisik;
2) Pengolahan data fisik dan data yuridis oleh data center, yang berkedudukan di
kantor pertanahan kota bandung;
3) Monitoring dan evaluasi kegiatan secara online oleh administratur kkp dari pejabat

pengawas;
Dalam kaitannya dengan PPh dan BPHTB terutang dalam pelaksanaan PTSL menurut
filosofi tax amnesty perlu diadopsi dalam proses PTSL dengan membebaskan BPHTB dan PPh
untuk proses pendaftaran tanah pertama kali dari pajak atas tanah seperti PPh dan BPHTB, hal
tersebut akan mempercepat collecting data dan Pemerintah akan mendapatkan keuntungan
berupa data tanah bersertipikat yang lengkap sebagai sumber pengenaan obyek pajak

dikemudian hari.