Page 143 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

134 Himpunan Policy Brief

lebih tinggi yaitu:a). Pejabat yang memiliki kewenangan dalam penetapan batas bidang tanah
b). Lama waktu pengumuman untuk kepentingan publikasi. Simplikasi data yuridis dalam
peraturan menteri tentang Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap juga berpotensi untuk
digugat jika terjadi sengketa pertanahan dan akan mengalami kekalahan dalam persidangan.
Ketidak sinkronan dengan peraturan yang lebih tinggi sebaiknya dalam peraturan menteri
tersebut di tinjau ulang.

Dukungan Faktor Eksternal: Kebijakan dan Peran Pemerintah Serta Masyarakat dalam
Pelaksanaan PTSL
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Jajaran
Kementerian ATR/BPN mulai tingkat Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Dukungan Eksternal diluar kelembagaan Kementerian ATR/BPN sangat diperlukan dan
Kementerian ATR/BPN harus dapat menginisiasi kerja sama dengan institusi lain. Baik institusi
penegak hukum maupun institusi pemerintah lainnya. Serta mendorong implementasi SKB
Tiga Menteri untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota. Khususnya
keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka penyiapan pelaksanaan PTSL pada T-1, sangat
diperlukan. Pemerintah Daerah mulai tingkat Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa

sampai dengan tingkat RT dapat secara optimal mendukung pelaksanaan PTSL. Berdasarkan
pengamatan dan wawancara di lokasi PTSL yang menjadi obyek penelitian belum dilaksanakan
secara maksimal. Sosialisasi PTSL harus gencar dilaksanakan secara terus menerus dan massif,
sehingga masyarakat mengetahui program PTSL. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mengikuti program PTSL dan harus ada unsur paksaan untuk mendaftarkan

tanah yang dimilikinya.

Analisis Man, Machine, Material, Money, Method (5M) dalam Pelaksanaan PTSL
Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi
Lampung
Sumber daya Man, Machine, Material dan Money dilingkungan Kantor Wilayah

Kementerian ATR/BPN Propinsi Lampung sebelum adanya program PTSl dan awal dimulai
program PTSL sampai saat ini tetap bahkan Method penyelesaian cenderung tetap belum ada
inovasi. Sedangkan target PTSL meningkat tajam puluhan kali lipat dari target semula. Maka
untuk itu berdasarkan analisis Man, Machine, Material, Money, Method (5M) sebagai berikut :
a. Keberadaan jumlah sumber daya manusia sebagai satgas fisik tidak mempengaruhi kinerja

asal terdapat dukungan machine dan material yang lengkap dan canggih.
b. Peran pihak III sebagai satgas fisik dapat mendukung percepatan pelaksanaan pengukuran,
karena ditinjau dari kualitas Man dan Machine lebih lengkap dan mumpuni.
c. Kelengkapan Machine atau Instrumen/alat ukur dan komputer akan memperlancar dan
mempercepat pengumpulan data fisik dan proses pemetaan serta bekerja menjadi lebih
efektif dan efisien.