Page 515 - Berangkat Dari Agraria

492 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
antara manusia dan lingkungan. Konsep ekonomi kerakyatan dan
gotong royong diusung sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Buku ini merupakan kumpulan artikel opini penulis di
berbagai media massa, dengan menekankan nilai-nilai Pancasila
sebagai panduan bagi bangsa. Dalam konteks pandemi COVID-19,
peran politik dalam melaksanakan Reforma Agraria dicermati
penulis (Bogor, 15 Juli 2023).

24. Ono Surono, ST 166
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI selama hampir 10 tahun, saya
lahir, besar, dan berkarir politik di Indramayu Jawa Barat dengan
lahan pertanian terluas di Jawa Barat. Seringkali saya mendapati
kemiskinan petani secara langsung maupun melalui data yang
disajikan Badan Pusat Statistik. Nilai Tukar Petani tahun 2022
(Desember) adalah 109, yang naik 1,11 dari November dikarenakan
naiknya harga gabah, cabe rawit, dan sawit. Arti NTP itu adalah
petani memperoleh untung dengan indeks 9 poin. Tetapi, apakah
itu sudah bisa mensejahterakan petani? Pastikan jawabannya
belum. Bila kembali mengingat sejarah Bung Karno bertemu dengan
Marhaen, seorang petani di Bandung Selatan, maka era sekarang
pun masih kita dapati Marhaen-Marhaen yang lahan dan alat
produksinya milik sendiri tetapi hasilnya hanya bisa mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Marhaen ini sangat sulit menjadi petani kaya
raya. Belum juga jumlah buruh dan petani penggarap yang lebih
banyak lagi. Kemiskinan pada petani ini ibarat istilah “tikus mati di
lumbung padi” yang menjadi sangat ironis.

Masalah paling mendasar pertanian yang sampai saat ini masih
menjadi perkerjaan rumah Indonesia, yaitu masalah lahan. Alih
fungsi lahan pertanian tidak kurang dari 100.000 hektar setiap
tahunnya dan rata-rata kepemilikan lahan petani hanya sebesar
0,2-0,3 hektar. Di sisi lain, banyak lahan negara yang dikuasai
korporasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan banyak pula
menjadi sumber konflik agraria. Sehingga langkah yang telah dibuat
Presiden Joko Widodo melalui implementasi Nawacita ke-5, yaitu

166 Anggota Komisi IV DPR RI, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.