Page 479 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 479
Masalah Agraria
desa, kecuali Kepala Desa, diserahkan kepada D.P.R. kabupaten,
mengingat adat di tempat itu.
Pasal 3
Pendapatan yang diberikan oleh desa kepada Kepala Desa dan
perabot-perabot desa lainnya yang berupa tanah bengkok, mau-
pun macam lainnya, jika hal ini mungkin dan mengingat juga
kepentingan rakyat diatur oleh bupati, mengingat peraturan-
peraturan yang ditetapkan oleh D.P.R. kabupaten mengenai hal
ini.
Bab II
Tentang pemerintahan desa yang menjadi wakilnya.
Pasal 4
Dengan tak mengurangi apa yang tertulis dalam titel kedua dari
Inlandsche Reglement tentang kewajiban seorang Kepala Desa,
umumnya Kepala Desa tersebut bertanggungjawab atas berlang-
sungnya pemerintahan keadaan rumah tangga desa, kecuali jika
kewajiban tersebut diserahkan kepada orang lain.
Pasal 5
a. Kepala Desa berkewajiban mengatur peralatan, keuangan,
dan milik-milik kekayaan lainnya dari desa, sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh D.P.R. Kabupaten
dan pada umumnya ia berkewajiban mengganti kerugian
yang timbul karena kemalasan atau kekhilafannya.
b. Daripada peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat
pertama, dikecualikan tentang pendirian utang-piutang yang
kemudian akan ditetapkan dalam ordonansi.
Pasal 6
a. Pada waktu menjalankan kewajiban Kepala Desa meminta
nasehat kepada anggota-anggotan lainnya dari pemerintah
desa.
b. Pada waktu mengambil keputusan soal-soal yang penting, ia
sebelumnya berunding dulu dengan rapat, yang terdiri atas
458
