Page 482 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Kepala Desa tidak diperlukan untuk menuntut utang kepada
bank dan lumbung desa
3 ) Jika ada penolakan pemberian ijin tersebut maka D.P.D.
Kabupaten itu memberitahukan kepada D.P.D. Propinsi.
Pasal 12
1 ) Persetujuan dari suara terbanyak penduduk desa yang berhak
memilih Kepala Desa itu diminta, jika ada:
a. penyerahan tanah desa kepada negara
b. pemakaian atau peminjaman dari tanah desa kepada bang-
sa Indonesia.
c. pemakaian atau peminjaman dari barang-barang tak
bergerak kepunyaan desa.
2) Kalau dipandang perlu D.P.D. Kabupaten mengadakan pem-
batasan barang-barang yang termasuk tak bergerak (onroe-
rende goederen)
3 ) Persetujuan tertulis dalam alinea (1) sub ( b) dan (c) tak boleh
melebihi waktu 5 tahun.

Pasal 13
1 ) Pemilik dari tanah desa, pemilik apanege tak diperbolehkan
memindahkan tanahnya kepada bangsa Indonesia lebih lama
dari waktu memakainya.
2) Persetujan-persetujuan tersebut dalam alinea di atas tak meru-
bah hubungan hukum si peminjam atau yang meminjam
terhadap negara atau desa, dengan tak mengurangi dalam
memenuhi kewajibannya kedua belah pihak, yang tercantum
dalam persetujuan.
3 ) Mengubah luasnya dan lamanya memakai bagian-bagian ta-
nah desa, hanyalah boleh terjadi dengan mufakatnya tiga
perempat dari banyaknya orang yang berhak mendapat ba-
gian tanah desa, atau tanah kepunyaan penduduk yang mem-
punyai pandangan sendiri
Pasal 14
1 ) Tindakan-tindakan persetujuan-persetujuan yang dibuat,
yang bertentangan dengan artikel-artikel dalam bagian ini
dianggap tak sah.
461