Page 480 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

anggota-anggota pemerintahan desa, dan juga penduduk yang
berhak memilih Kepala Desa, sesuai dengan adat cara setem-
pat.
c. Jika keputusan-keputusan yang akan diambil itu hanya
mengenai kepentingan-kepentingan dukuh saja, maka yang
dipanggil untuk menghadiri rapat ialah mereka yang berhak
memilih Kepala Desa, dan beberapa orang yang menurut adat
cara setempat dapat turut serta dalam rapat terebut.
d. Keputusan yang tersebut dalam ayat kedua, jika ia berten-
tangan dengan undang-undang atau kepentingan umum, sela-
manya dapat dibatalkan oleh D.P.R. kabupaten yakni dengan
besluit yang memuat sebab-sebabnya. Tentang keputusan dari
D.P.R. kabupaten boleh meminta banding pada D.P.D. Propinsi
dalam waktu sebulan.

Pasal 7
Sesuai dengan peraturan-peraturan, pamong desa bertanggung
jawab atas dapat dipakainya bangunan umumnya, umpama-
nya; jalan-jalan dengan jembatan dan selokan-selokannya,
gedung-gedung, lapangan, pasar-pasar, ledeng air dan tempat
air.

Pasal 8
a. Kepala Desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum.
b. Seperti yang tersebut dalam ayat pertama pasal 11 sub c, yakni
dengan surat kuasa, maka D.P.D. Kabupaten dapat menunjuk
orang lain buat menggantikan Kepala Desa sebagai wakil, bila-
mana ada cap, bahwa Kepala Desa itu tidak akan dapat mem-
pertahankan dengan baiknya keperluan desanya.
c. Penunjukan yang tersebut dalam ayat di atas ini tidaklah
dapat berlaku, kecuali kalau bagian terbanyak dari penduduk
yang wajib memilih Kepala Desa mufakat dengan perbuatan
yang dikehendaki itu dan cocok dengan pemilihan pengganti
itu.
d. Surat panggilan dan sekalian surat lain dari juru sita akan
diberitahukan kepada Kepala Desa sendiri atau di tempat ke-
diamannya. Pegawai yang diperintahkan menjalankan peker-

459