Page 483 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

2) Penuntutan pembayaran kembali dari apa yang telah ditetap-
kan semula, sebagai yang tersebut dalam alinea-alinea di atas,
tak diperbolehkan; atau penuntutan-penuntutan lainnya
yang berdasarkan persetujuan semula.
Pasal 15 (dicabut)

Bab IV
Tentang perintah kerja wajib di desa dan pajak desa

Pasal 16
1 ) Kepala Desa berhak memanggil penduduk desa untuk menger-
jakan kerja wajib di desa, berdasarkan atas art 3, 4, dan 7
dengan mengingat adat cara setempat dan mengingat pula
peraturan-peraturan D.P.R. Kabupaten untuk mengadakan
pembatasan-pembatasan yang adil
2) Dimana menurut jalannya pemerintahan tanggung jawab
diserahkan kepada orang atau badan tadi.
Pasal 17
Peraturan-peraturan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
desa sebagai yang tersebut dalam alinea 1 dan artikel di atas
atau tindakan yang lain untuk berganti-ganti melakukan kerja
wajib di desa jika tidak diperintahkan oleh pemerintah tak boleh
dijalankan sebelum mendapat persetujuan dari jumlah ter-
banyak penduduk desa (yang berhak memilih Kepala Desa).

PENUTUP

Pasal 18
D.P.R. kabupaten mengatur bagaimana mesti dinyatakan mu-
fakat yang tersebut pada pasal 11, 12, 13 dan 17 dan keputusan
tersebut pada ayat kedua dari pasal 6.

Pasal 19
Yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia dalam ordonansi
ini tak termasuk mereka yang dapat hak persamaan.

462