Page 555 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Lampiran : VII

PERSETUJUAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN
Pemerintah Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland,
berkeinginan hendak mengatur perhubungan baru di lapangan
keuangan dan perekonomian yang terjadi karena pencerahan
kedaulatan dan hendak mencapai kerja sama di lapangan itu;
Mengingat pasal 2 dan 22 Statut-Uni;
Telah memutuskan mengadakan persetujuan sebagai berikut;

BAGIAN A
HAK, KONSESI, IZIN DAN MENJALANKAN PERUSAHAAN

Pasal 1
1 . Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan ijin
yang diberikan dengan syah menurut Hukum Hindia-Belanda
(Indonesia) dan yang pada waktu pencerahan kedaulatan ma-
sih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada
pendirian bahwa hak, konsesi, dan ijin itu diakui dan bahwa
yang berhak—sekedar ini belum terlangsung—akan dipulih-
kan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-
galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat
ini yang berikut:
2 . Republik Indonesia Serikat tidak melepaskan hak mengadakan
penyelidikan hak-hak, dan ijin penting-penting yang diberikan
sesudah 1 Maret 1942 dan yang mempengaruhi politik pere-
konomian Republik Indonesia Serikat, dengan maksud menye-
lidiki apakah pasal-pasal harus dijalankan.
3 . Akan diperhatikanlah:
a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian selama
revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah onderneming
yang sudah dibongkar tanamannya untuk digunakan akan
pertanian dan pekarangan, telah diduduki rakyat—selama
masa pendudukan Jepang dengan ijin pembesar-pembesar
Jepang—dan bahwa pada hal-hal yang tertentu, jika tanah

534