Page 557 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Pasal 3
Tindakan mencabut hak, menasionalisir, menghapuskan, menyu-
ruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak,
hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang
ditetapkan dengan peraturan Undang-undang dan jika tidak dapat
persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu
dan yang ditetapkan hakim menurut harga sebenarnya benda atau
hak diambil itu, segala-galanya itu menurut aturan-aturan yang
ditetapkan dengan Undang-undang. Syarat bahwa pengganti kerugi-
an itu harus diterimakan atau dijamin lebih dahulu tidaklah berlaku
jika benda atau hak itu perlu diambil dengan sesegeranya karena
keadaan perang, bahaya perang. Pemberontakan, kebakaran, banjir,
gempa bumi, gunung meletus, atau lain-lain kejadian yang mendesak.

Pasal 4
Untuk perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming
yang telah ada atau yang baru, akan diadakan kemungkinan
memperpanjang atau pun memperbaharui atau memberikan
hak, konsesi dan ijin yang perlu untuk menjalankan perusaha-
annnya dengan syarat-syarat untuk masa dan pada waktu yang
ditetapkan sedemikian sehingga terjaminlah kepada yang berhak
kelanjutan-bekerja yang memberi kemungkinan kepadanya me-
masukkan modal baru yang diharuskan untuk menjalankan
perusahaan secara biasa sementara masa yang lama, yakni kecu-
ali jika berlawanan dengan sesuatu kepentingan umum terma-
suk juga politik, perekonomian umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 5
Perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming akan
turut kerja sama dengan modal Indonesia dan menerima modal
itu ikut serta dalam perusahaan kadar dipandang sehari dari
sudut perusahaan.

Pasal 6
Republik Indonesia Serikat akan bertindak seberapa perlu supaya

536