Page 561 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Lampiran : VIII

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA
Instruksi No. 3. H. 50.
Kepada
Semua Gubernur R. I. di Jawa
dan Sumatra.
Nomor : H. 4/1/12
Tanggal : 15 Maret 1950
Lampiran : 1
Perihal : Penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht buat
pertanian besar (perkebunan-grootlandbouw)
yang diduduki rakyat.

Menyusuli surat kami tertanggal 15/2-1950 No. H. 20/1/15 dan
sambil menunjuk kepada ayat yang terakhir dari pedoman bersa-
ma tentang pengembalian perusahaan milik asing yang dikelu-
arkan oleh Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Pertanian,
dan Perburuhan (Surat Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia tanggal 8/3-1950 No. H. 20/2/1), dengan ini kami
sampaikan dengan hormat penjelasan atas pendirian Kemen-
terian Dalam Negeri R.I. tentang penyelesaian soal tanah erfpacht
yang kini diduduki oleh rakyat.
1 . Sebagai dasar pegangan Pemerintah dapatlah kami kemu-
kakan dua hal yakni:
a. conceptie Pemerintah R. I. tertanggal 6-7-1949 yang ber-
pangkal kepada Undang-undang Dasar R. I. pasal 33 dan
politik manifest tertanggal 1 November 1945; (sdr. Guber-
nur telah menerima conceptie itu semua).
b. “persetujuan keuangan dan ekonomi” sebagai hasil Kon-
ferensi Meja Bundar (periksa lampiran).
2 . Menurut pasal 1 ayat 1 persetujuan tersebut, tidak saja hak
kaum pengusaha atas tanah-tanah erfpacht diakui oleh Negara
R. I. S. tetapi kepada yang berhak itu pun akan diberi kesem-
patan untuk menjalankan perusahaannya kembali.
3 . Di beberapa tempat ada tanah erfpacht yang sejak zaman
540