Page 563 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 563

Masalah Agraria

              daerah dan rakyat sendiri berkali-kali dinyatakan keinginan-
              nya, supaya keadaan yang menggelisahkan kedua pihak itu
              selekas mungkin diselesaikan.
              Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia menganggap
              perlu mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan maksud
              pasal 1 ayat 3 a dari persetujuan keuangan dan ekonomi terse-
              but di atas, dengan tidak menunggu usaha penyelesaian dari
              Pemerintah R. I. S. yang sukar akan boleh diharapkan berhasil
              di dalam waktu yang singkat. Pendirian Pemerintah Indone-
              sia tentang soal tanah perkebunan yang diduduki oleh rakyat
              adalah sama dengan bunyinya pasal 1 ayat 3 a tersebut di
              atas, yakni: pengembalian tanah-tanah itu kepada onderneming
              kebanyakan tidak mungkin lagi. Tiap-tiap keadaan harus diperiksa
              sendiri-sendiri dan buat masing-masing harus dicari penyele-
              saiannya yang dapat diterima oleh kedua pihak.
            6 . Untuk mencapai hasil yang sebaik-baknya hendaknya buat
              tiap-tiap karesidenan dibentuk oleh Residen suatu panitia
              penyelesaian tanah erfpacht yang bentuknya sebagai yang
              tertera dalam “pedoman bersama” tersebut.
              Buat buruh dan tani kami anjurkan supaya diambil tiga orang
              wakil, karena mengingat adanya organisasi buruh dan tani
              yang berjenis-jenis alirannya. Dengan mengambil tiga orang
              dari berbagai golongan pun akan memudahkan mereka buat
              menentukan sesuatu sikap di dalam sidang. Untuk keadilannya
              dengan sendirinya dari pihak ondernrming pun harus diambil
              wakil yang sama jumlahnya. Dalam pada itu kalau keadaan-
              nya tidak mengijinkan dari pihak onderneming pun harus
              diambil wakil yang sama jumlahnya.
              Dalam pada itu kalau keadaannya tidak mengijinkan atau
              menurut keadaan itu dipandang tidak perlu mengambil 3
              orang wakil bagi masing-masing golongan, kami pun tidak
              menaruh keberatan jika ditetapkan kurang dari itu, asal buat
              ketiga-tiganya, (pengusaha, buruh dan tani ), sama jumlah-
              nya masing-masing.
            7 . Panitia tersebut sub 6 berkewajiban mengadakan penyeli-
              dikan dan perundingan, kalau perlu di tempat-tempat perke-
              bunan. Untuk menjalankan itu dan guna lancarnya pekerjaan,
            542
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568