Page 565 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

banyaknya, untuk menjadi dasar dalam keputusannya.
9 . Putusan panitia tersebut di atas oleh Residen segera diberi-
tahukan, baik kepada pihak onderneming yang berkepen-
tingan, maupun kepada rakyat yang menduduki tanah kebun
itu; dengan diterangkan pula, bahwa putusan tadi merupakan
keputusan tetap perihal itu. Demikianlah putusan panitia se-
gera disampaikan sebagai usul, kepada Gubernur; tindasan itu
oleh Residen langsung dikirim, ke Kementerian Dalam Negeri untuk
diketahui.
Dalam tempo sebulan sesudah hari pemberitahuan tersebut,
kepada kedua pihak diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatannya kepada Gubenur.
10.Akhirnya Gubernur memberikan keputusannya. Kalau sete-
lah diusahakan sebagai yang dimaksudkan sub 10, Gubernur
memberi putusan yang menyimpang dari usul panitia, maka
dalam putusan itu harus disebutkan alasan-alasannya. Dari
semua putusan Gubernur, Kementerian Dalam Negeri menerima
tindasannya.
11.Kalau dipandang perlu, sebelum mengambil putusannya Gu-
bernur dapat—tetapi tidak diharuskan—berhubungan lebih
dulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Apabila Gubernur
tidak setuju dengan usul panitia, baik buat seluruhnya mau-
pun buat sebagian daripada itu, seharusnya diusahakan supa-
ya panitia dapat menjelaskan tentang pendiriannya.
12.Tentang rakyat dan tanah erfpacht yang didudukinya dapat
diselesaikan dengan bermacam-macam jalan. Di bawah ini
kami kemukakan beberapa kemungkinan dengan tiada mak-
sud akan mengikat atau membatasi kebijaksanaan Gubernur.
a. yang akan memberi keputusan rakyat sebesar-besarnya,
tentulah jika tanah-tanah erfpacht yang didudukinya itu
tetap diberikan kepada mereka dengan hak yasan. Dalam
hal yang demikian tanah tersebut harus dikeluarkan dari
hak erfpacht, dengan jalan perundingan atau “onteigening’
menurut prosedur hukum tentang itu; akte erfpacht harus
diubah atau diperbaharui dan dengan sendirinya jumlah
kannon-nya pun dikurangi juga. Tanah yang setelah dikelu-
arkan dari hak erfpacht lalu kembali pula kepada kekuasaan
544