Page 570 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

3 . Dengan adanya kesempatan yang bersifat “bevoorrechting”
kepada golongan Europa itu, maka sebenarnya perlindungan
hak-hak rakyat asli atas tanahnya yang dimaksudkan oleh
Agrarische Wet 1870 sudah tinggal semboyan yang kosong
belaka, karena peraturan erfpacht buat klein-landbouw
memberi hak atas tanah kepada bangsa Europa (khususnya
bangsa Belanda) yang harga pembeliannya tidak lebih dari
tanah yasan biasa, sedang besarnya pajak (kanon),
perhektarnya pun tidak jauh berbeda bahkan lebih rendah
daripada landrente.
4 . Mudahlah difahami bahwa Pemerintah Republik Indonesia
tidak saja tak dapat mengijinkan langsung berlakunya pera-
turan yang nyata-nyata memberat sebelah itu, tetapi dengan
jelas berpendirian bahwa hak-hak erfpacht buat klein-
landbouw itu pada asasnya selekas mungkin harus dihapus;
bukan karena hendak merugikan atau melepaskan perlin-
dungannya atas kepentingan sesuatu golongan tetapi berda-
sarkan keadilan semata-mata.
5. Dalam pada itu Pemerintah Republik Indonesia menginsyafi
sepenuhnya bahwa penghapusan hak-hak itu harus disertai
gantinya, tentang ini pangkal pendirian Pemerintah ialah
bahwa dalam Negara R. I. S. maupun R. I. tidak akan ada
perbedaan kedudukan lain daripada antara warga negara dan
golongan bangsa asing. Dalam suatu Negara yang demokratis
semua warga negara mempunyai hak-hak pokok yang sama
dan mendapat perlindungan yang sama dengan tidak
dipersoalkan lagi asal keturunannya.
6 . Tetapi ada hal yang selalu menjadi perhatian pokok Peme-
rintah Republik Indonesia, sekalipun sekarang masih ber-
wujud cita-cita, yakni menjamin bagi tiap-tiap tani sebidang
tanah yang cukup luasnya untuk memberi penghidupan yang
layak, dan membatasi luasnya tanah itu ke atas, hingga tidak
ada lagi segolongan tani yang kuat yang menjadi penindas
bagi golongan tani yang lemah, sebagaimana yang telah
dijalankan oleh tuan-tuan tanah sekarang ini.
Pendirian Pemerintah itu diperkuat oleh Panitia Agraria (ter-
bentuk dengan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16
549