Page 571 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 571
Masalah Agraria
dan 17/1948) yang antara lain berpendapat juga bahwa un-
tuk mewujudkan masyarakat makmur yang bebas dari penin-
dasan harus ada pembatasan luas tanah ke bawah dan ke atas.
Hanya berapa sedikit-sedikitnya luas tanah itu dan berapa
sebanyak-banyaknya orang boleh memiliki tanah belum ada
ketetapan angka yang dapat dipakai untuk seluruh Indone-
sia. Buat di Jawa direncanakan minimum 2 ha dan maksimum
10 ha, buat luar jawa barangkali angka-angka itu harus ditiga
atau dilima-kalikan.
7 . Pertanyaan yang harus dijawab lebih dahulu adalah dalam
menghadapi soal tanah erfpacht buat kleinlandbouw jadi;
orang yang berhak itu warga negara atau bukan. Kalau itu
masuk warga negara maka pada asasnya tiadalah keberatan-
nya akan memberikan kepadanya hak atas tanah yang sama
kuatnya dengan hak milik (yasan) asal di bawah batas luas
10 ha buat di Jawa (buat luar Jawa belum perundingan ten-
tang hal itu). Tetapi buat orang asing belum ada kepastian
pendapat, apakah mereka akan diperbolehkan mendapat hak
tetap (untuk selama-lamanya) atas tanah pertanian.
8. Dalam pada itu peraturan-peraturan tentang hak tanah dari
jaman penjajahan belum diubah hingga pada waktu ini ke-
pada warga negara keturunan bangsa asing belum dapat diberi
hak milik. Oleh karena itu maka pada masa peralihan ini
Pemerintah Republik Indonesia dalam acaranya menjelaskan
soal tanah erfpacht buat kleinlandbouw berpendirian sebagai
di bawah ini.
9 . a. Hak erfpacht buat kleinlandbouw baru untuk bangsa
asing (di dalam arti bukan warga negara) tidak akan dibe-
rikan lagi. Kalau mereka hendak berusaha yang meng-
hajatkan tanah, bolehlah mereka menyewa menurut pera-
turan-peraturan tentang itu. (Undang-undang baru ten-
tang persewaan tanah sedang direncanakan).
b. Kepada warga negara keturunan bangsa asing yang mem-
punyai tanah hak erfpacht, menurut peraturan Stbl. 1904
No. 326 diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan
dasar politik R. I. Ini berarti bahwa (1e) luas tanah yang
didapat tidak boleh lebih dari 10 ha seorangnya; (2e) hak
550
