Page 572 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 572

Lampiran

                    erfpacht diganti nama “hak pakai” dan lamanya dibatasi
                    sampai 10 tahun dengan syarat bahwa jika sementara itu
                    Undang-undang hukum tanah lama diganti baru yang ti-
                    dak merugikan nilai hak tadi, hak itupun akan diperbaha-
                    rui juga sesuai dengan pergantian hukum tadi (dijadikan
                    hak milik); (3e) kepada badan-badan hukum tidak akan
                    diberi lebih dari pada 10 ha kecuali di dalam beberapa hal
                    yang mendapat dispensasi; (4e) tidak akan diberikan ban-
                    tuan keuangan dengan cara apa pun yang tidak diberikan
                    juga kepada warga negara asli; (5e) hak pakai itu dengan
                    sendirinya hapus, jika yang berhak bukan warga negara
                    asli.
                  c. Tentang tanah erfpacht klein-landbouw yang sudah ada,
                    harus ada ketentuan lebih dulu, siapa dan di mana tempat
                    tinggal mereka yang berhak itu. Untuk itu hendaknya di-
                    adakan pengumuman dalam surat-surat kabar supaya
                    mereka yang berhak atas tanah erfpacht datang mendaf-
                    tarkan diri. Kantor pendaftaran boleh di kantor Karesi-
                    denan, waktu buat pendaftaran dibatasi sampai 2 bulan;
                    kalau ada alasan untuk memperpanjang waktunya, boleh
                    ditambah 1a bulan dengan pengumuman di surat kabar
                    pula. Setelah waktu itu lampau, orang tidak mempunyai
                    hak lagi untuk mendapatkan kembali tanahnya kecuali
                    jika ia dapat menunjukkan dengan bukti-bukti yang syah
                    bahwa dalam tiga bulan tadi tiadalah mungkin baginya
                    untuk mengetahui tentang pengumuman-pengumuman
                    tersebut. Hak atas tanah dan lain-lain kepunyaan orang
                    yang berkepentingan tetap diakui oleh negara. Enam bulan
                    setelah pengumuman yang pertama bilamana tidak juga
                    orang yang berhak itu mendaftarkan, maka pemerintah
                    dapat mengambil tindakan yang perlu untuk memberi
                    kepastian. Siapa yang seterusnya menyelenggarakan ta-
                    nah tadi; tanah itu misalnya dapat dijual umum (lelang),
                    diusahakan oleh badan Negara atau diserahkan pada suatu
                    badan dengan syarat-syarat yang tertentu.
                  d. Kalau sudah dapat diketahui siapa yang berhak atas tanah,
                    tentulah yang menjadi pertanyaan lebih dahulu adalah ia
                                                                   551
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577