Page 566 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat dengan
hak yasan. Pada asasnya guna mendapatkan hak itu rakyat
harus membayar, sekalipun dengan jumlah yang ringan
sekali dan boleh dicicil. Apakah dan berapa uang kerugian
yang oleh Negara harus diberikan kepada onderneming se-
bagai uang kerugian, bergantung pada hasil perundingan
atau putusan hakim.
b. Kalau tanah tersebut saat ini tidak mungkin atau tidak
sepatutnya dilepaskan dari hak erfpacht, maka dapatlah
tanah tadi dipinjamkan oleh perusahaan kepada rakyat
untuk waktu yang tertentu (misalnya 5 tahun) dengan
syarat yang disetujui oleh kedua pihak dan pemerintah.
Tentang peminjaman dan persetujuan itu harus diadakan
perjanjian tertulis yang disaksikan oleh pamong praja yang
berwajib.
Dengan jalan ini dapat dihindarkan kemungkinan prosedur
yang sulit dan makan waktu, meskipun tidak memuaskan
harapan rakyat sepenuhnya. Dalam waktu tersebut mung-
kin hak erfpacht atas tanah sudah habis waktunya; hingga
pemerintah akan leluasa menentukan sikapnya; mungkin
penghidupan rakyat tersebut dapat pertolongan yang lebih
sempurna dengan transmigrasi; mungkin pula kepentingan
kedua belah pihak bahkan menghendaki berlangsungnya
rakyat tetap tinggal pihak di tanah-tanah yang dipinjam-
kan tadi.
c. Kalau peminjaman tanah secara b mungkin, tetapi tanah
yang sekarang diduduki rakyat diperlukan oleh onderne-
ming sendiri (tentu saja ini harus dibuktikan oleh pengu-
saha): maka dapat diambil jalan memindahkan rakyat ke
tanah-tanah onderneming yang tidak terpakai; dengan
bantuan dari pengusaha selayaknya.
d. Pada asasnya haruslah soal tanah-tanah erfpacht yang
diduduki rakyat itu diselesaikan dengan jalan yang sesedikit
mungkin merugikan kepentingan dan menyinggung pera-
saan mereka. Walaupun Pemerintah mengingsafi sepenuh-
nya kepentingan onderneming bagi pembangunan dan eko-
nomi Negara, tetapi janganlah kiranya terburu-buru
545