Page 562 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

Hindia Belanda diusahakan secara tidak melebihi tingkat per-
tanian rakyat di sekitar itu.
Biasanya tanah “diparokan” kepada rakyat yang telah berta-
hun-tahun menjadi penduduk persil itu dan karena kelemahan
ekonominya terikat kepada pengusaha dengan perjanjian-
perjanjian yang hampir serupa dengan sistem “lintah darat”.
Keadaan buruk yang terdapat di beberapa tanah erfpacht itu
nyata sekali—dan ini sejak dulu diakui terus terang oleh Peme-
rintah Hindia Belanda sendiri—bertentangan dengan bunyi
dan jiwa daripada Agrarische Wet beserta peraturan-pera-
turan selanjutnya.
Perihal tanah yang semacam tersebut di atas pendirian, Peme-
rintah R. I. sudah tegas menyatakan erfpacht atas tanah itu
harus selekas mungkin hapus dengan jalan yang sesuai dengan
yang dimaksudkan dalam pasal 2. “persetujuan keuangan
dan ekonomi” ialah : seberapa boleh dengan jalan perun-
dingan, kalau perlu dengan “onteigening” untuk kepentingan
umum yang barang tentu harus dijalankan menurut keten-
tuan hukum, kecuali bilamana sampai kejadian hal-hal yang
memaksa sebagai yang termaktub dalam pasal 3 “persetujuan
“tersebut di atas.
4 . Sebagian besar dari tanah-tanah erfpacht digunakan untuk
perkebunan secara besar-besaran yang dalam hidup langsung-
nya Negara mempunyai “economische functie”. Untuk menja-
lankan perusahaan kembali, diperlukan biaya yang tidak
sedikit jumlahnya, dan buat mengeluarkan itu pengusaha
ingin mendapat jaminan dari Pemerintah, sebagaimana ter-
nyata dalam pasal 4, 6, 7, 8, 9, dan 11, persetujuan keuangan
dan ekonomi tadi. Bagaimana dan seberapa besarnya jaminan-
jaminan tadi akan diberikan, sekarang kiranya sedang di-
rencanakan oleh Pemerintah R. I. S.
Tetapi suatu hal pada saat ini telah nyata sekali terasa men-
desak, ialah soal bagian-bagian tanah erfpacht yang sebagai
akibat politik pemerintahnan pendudukan Jepang dan revo-
lusi, selama 4 tahun diduduki oleh rakyat untuk tanah perta-
nian atau tempat kediamannya.
5. Baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak pemerintah
541