Page 556 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

itu dicabut kembali daripada tangan rakyat yang berke-
pentingan dengan begitu saja lalu dikembalikan kepada
onderneming yang bersangkutan akan timbul kegelisahan
yang amat sangat sehingga pengembalian tanah itu pada
kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap-tiap keadaan
akan dipertimbangkan tersendiri dan akan diusahakanlah
penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak;
b. bahwa milik partikelir yang tertentu perlulah terus diper-
gunakan (diambil) secara paksa buat sementara, ialah un-
tuk keperluan Negara guna sesuatu jabatan Pemerintah,
dengan mengganti kerugian;
c. bahwa dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun
1948 No. 3 hak-hak konversi di karesidenan Yogyakarta
dan Surakarta telah dicabut karena terdorong berubahnya
keadaan umumnya dan karena berubahnya paham rakyat
pada khususnya. Pada hal tersebut Republik Indonesia Seri-
kat akan (menyuruh) mengadakan tindakan dengan atau
karena Undang-undang yang perlu supaya perusahaan
yang berkepentingan diberi jaminan sebesar mungkin akan
mendapat tanah yang diperlukannya.
4 . Kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan untuk kepen-
tingan umum, misalnya kereta-api dan tram partikelir dan
perusahaan-perusahaan listrik dan gas akan dinasionalisir
oleh Republik Indonesia Serikat—yang jika sekiranya terjadi,
akan berlangsung dengan jalan mencabut hak atau “nassting”—
tidak akan mempengaruhi pemulihan yang berhak ke dalam
pelaksanaan haknya dengan perbuatan. Akan tetapi bolehlah
pemulihan hak itu dijalankan dengan memperhatikan corak
urusan kereta-api dan tram pada waktu pencerahan kedau-
latan.

Pasal 2
Hak, konsesi, dan ijin yang termasuk pada pasal 1 ayat 1 hanya
akan dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepen-
tingan rakyat dengan jalan perdamaian dengan yang berhak, dan
seandainya perdamaian tidak tercapai, dengan pencabutan hak
untuk kepentingan umum, menurut yang ditetapkan pada pasal 3.

535