Page 214 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

karta (pada tahun 1919, 1984, dan 1990-an), juga di beberapa
negara, kasus Sertifikasi seringkali memberi gambaran serupa.
Sebaliknya juga, status adat juga bisa menjadi kekuatan
imperatif untuk memarjinalkan masyarakat ketika adat
digunakan sebagai dalih oleh para elitenya. Kasus rencana
penambangan pasir besi di Kulon Progo memberi pemahaman
bagi kita, bagaimana seharusnya tanah yang dilindungi secara
adat, bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak.
Ia sekaligus menyadarkan kemungkinan bahaya yang bisa
ditimbulkan, jika adat justru hanya untuk memberi jaminan
pada sejumlah kecil orang saja. Tentu kita tidak menginginkan
adat diciutkan maknanya menjadi ‘hak milik pribadi’ yang
kemudian bisa ditawarkan kepada siapa pun yang bisa mem-
belinya. Sebab adat adalah kebudayaan, sebagaimana budaya,
ia adalah ‘buatannya’ orang banyak.
Pelaksanaan UUPA di Yogyakarta barangkali juga bisa
menjadi pembelajaran untuk memikirkan ulang bagaimana
cara terbaik, untuk di satu sisi hukum nasional ditaati, dan di
sisi lain bagaimana hukum itu dijalankan di atas ruang sosial,
historis, dan geografis yang ada. Melalui Yogyakarta, bukan
saja bagaimana kemudian UUPA ‘memandang’ hukum adat,
namun sekaligus bagaimana lokalitas-lokalitas itu ‘meman-
dang’ balik UUPA. Sebagaimana pengalaman Reforma Agraria
di India, pemikiran ke arah pelaksanaan Reforma Agraria yang
diatur oleh pemerintah (hukum) pusat, namun pelaksanannya
diserahkan kepada daerah-daerah, perlu dilakukan. Hal ini
mengingat perbedaan kondisi masyarakat dengan latar seja-
rah yang berbeda dan pengalaman politik yang multiragam
Bila aspek pertanahan dianggap sebagai salah satu subs-
tansi keistimewaan Yogyakarta, maka gagasan yang dibayang-

191