Page 273 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
Sejak berdirinya Pakualaman telah beberapa kali ditan-
datangani kontrak politik antara pemerintah pusat dengan
Pakualaman. Perjanjian di awal berdirinya Pakualaman telah
menunjukkan bahwa meskipun disebut pangeran merdiko
atau/merdeka dalam sebuah kerajaan, toh Paku Alam diikat
oleh berbagai peraturan yang tidak memungkinkannya untuk
bebas
Istilah ‘negeri dalam kontrak’ sebagaimana yang telah
disebutkan, mengindikasikan adanya kesetaraan dan penga-
kuan pihak-pihak yang terlibat sebagai entitas otonom. Politik
penguasaan melalui mekanisme kontrak bagi kolonial dirasa
lebih murah dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Na-
mun klausul-klausul dalam kontrak tersebut justru mengatur
aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi dasar kekua-
saan kasultanan. Sehingga kesultanan diisolasi ke dalam ruang
wewenang yang sempit. ‘Kasultanan adalah bagian dari Guber-
nemen yang dengan sendirinya menjadi subordinat pemerin-
tah kolonial dan Kerajaan Belanda. Gubernemen mewakili
kepentingan umum sedangkan sultan mengurusi kepentingan
khusus yaitu kepentingan Kasultanan khususnya’.
Dengan menggunakan perspektif ini, dalam situasi yang
berbeda kontrak itu terus diperbaharui. Berakhirnya peme-
rintahan kolonial di Yogyakarta menandai babak baru dalam
sejarah kontrak politik tersebut. Perspektif umum yang muncul
dalam melihat maklumat penggabungan diri memunculkan
citra-citra positif tentang sikap-sikap altruistik tertentu. Situasi
kebersamaan dalam perjuangan dan kepentingan bersama un-
tuk mengukuhkan sebuah episode negara bangsa baru me-
mungkinkan dan—dalam batas tertentu—mengharuskan
semua orang melihat maklumat itu dalam kerangka peneguhan

250