Page 107 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 107

82    M. Nazir Salim


            masyarakat Pulau Padang. Kajian berikut menemukan bahwa Pulau
            Padang bukanlah pulau yang tidak berpenghuni melainkan sebuah
            pulau yang telah didiami jauh sebelum Indonesia merdeka. Orang
            Sakai,  Melayu, dan  Jawa yang pada awalnya  membuka  hutan dan
            memanfaatkan tanah-tanah di Pulau Padang. Dari pola penguasaan
            kajian ini berlanjut  pada  awal  masuknya  RAPP ke  Pulau Padang
            (secara kronologis)  yang menimbulkan banyak keresahan  warga.
            Kehadiran RAPP tidak begitu saja diterima, tetapi mendapat banyak
            penolakan dan perlawanan dari warga hingga menyebabkan korban

            berjatuhan, baik di pihak petani maupun perusahaan.


            A. Large-Scale Land Acquisitions: Pola dan Praktik

                Ada beberapa istilah  terkait  akuisisi  lahan  skala  luas,  yang
            terkadang sangat  membingungkan  karena saling  tumpang  tindih
            penggunaannya. Saya ingin mendekati  sebagai kerangka  pilihan
            posisi dalam mendefinisikan akuisisi lahan skala  luas sebagai bagian
            dari  skema  perampasan  lahan,  hal  itu  dilihat  dari pola,  proses,
            dan  praktik  yang  dijalankan.  Namun  pendefinisian  itu  tidaklah

            bersifat  mutlak,  karena  yang  paling  penting  penulis  lihat  bukan
            pada definisinya melainkan prosesnya. Lebih jauh, posisi ini untuk
            membaca lebih lanjut bagaimana  akuisisi lahan (large-scale  land
            acquisitions) di Pulau Padang oleh RAPP sebagai korporasi dengan
            kekuatan modal yang tidak “terbatas”.

                Derek  Hall  sendiri  dalam  kesimpulan tulisannya tentang
            “Primitive  Accumulation,  Accumulation by  Dispossession and  the
            Global  Land  Grab”  menyebut ada  saling  tumpang  tindih dalam
            penggunaan konsep tersebut. Menurutnya, ada banyak hasil kajian
            tentang  perampasan  lahan  yang dalam  praktik digunakan  secara
            bergantian dan  kadang tumpang tindih antara satu  kasus dengan
            kasus yang lain. Beberapa kajian menyebut terkait “land acquisitions,
            land dispossession, land deal, compulsory land acquisition atau Land
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112