Page 67 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 67
42 M. Nazir Salim
Tabel 5. Sebaran Izin Tambang di Kawasan Hutan Lindung
2013
Sumber: Lembar Informasi FWI, 2014, “Hutan Indonesia yang Terus Tergerus”
Persoalan lainnya, dari total data luasan hutan tutupan Indonesia
pada tahun 2013, sekitar 44 juta hektar telah dibebani izin pengelolaan
lahan dalam bentuk: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-HA); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); perkebunan kelapa sawit,
dan pertambangan. Dalam catatan resmi, terdapat 14.7 juta hektar
areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan (lihat
tabel 4-5). Seharusnya, wilayah hutan tidak dibenarkan terdapat
7
izin-izin perkebunan, namun praktiknya ada banyak wilayah hutan
yang mengalami tumpang tindih hak dengan area lainnya. 8
Dalam laporan FWI, 51 juta hektar lahan tutupan hutan yang
tidak dibebani izin/konsesi, terdapat 37 persennya berada di dalam
7 Christian P.P Purba, dkk., Op.Cit., hlm. 15.
8 Lihat M. Nazir Salim, Sukayadi, dan Muhammad Yusuf, “Politik dan
Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau” dalam Ahmad Nashih
luthfi (ed.) Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil
Penelitian Sistematis STPN, 2013), Yogyakarta: PPPM-STPN, 2013.
