Page 179 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

166 Aristiono Nugroho, dkk.

musim tanam II (April 2012 – Juli 2012) Sampai dengan musim
tanam I (Agustus 2012 – Maret 2013).” Pasal 4 menyatakan, “Pera-
turan Desa ini mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa tersebut.”
Berdasarkan isi Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/
01/IV/2007 dapat diketahui, bahwa kelompok elit Desa Karang-
anyar mendapat fasilitas yang cukup baik, terutama yang ber-
kaitan dengan kepala desa. Sebagaimana diketahui saat seseorang
menjabat kepala desa, ia memperoleh fasilitas berupa: (1) tanah
bengkok seluas 20 iring pada masa sebelum R. Sosro Wardjojo
memimpin Desa Karanganyar, atau (2) tanah bengkok seluas 12
iring pada masa sesudah R. Sosro Wardjojo memimpin Desa
Karanganyar. Fasilitas kembali diperoleh setelah seseorang tidak
lagi menjabat kepala desa, berupa tanah bengkok seluas 5.880
2
m .
Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 dite-
tapkan di Desa Karanganyar tanggal 19 April 2007 oleh Kepala
Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo). Peraturan desa ini disahkan
oleh Baperdes Karanganyar, dan ditandatangani oleh Waham
Mulyadi, selaku Ketua Baperdes Karanganyar. Selanjutnya pera-
turan desa dikirimkan sebagai tembusan kepada: (1) Bupati
Purworejo, (2) Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo, (3) Camat
Pituruh, (4) Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Karang-
anyar.
Ketika Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007
ditandatangani oleh Ketua Baperdes Karanganyar, maka timbul
kesan bahwa peraturan desa ini telah mendapat persetujuan
masyarakat. Kesan ini akan teranulir saat ternyata ada keluarga
di Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah. Ironinya, data
yang terdapat di Kantor Desa Karanganyar menunjukkan adanya