Page 184 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 171

turan desa tersebut eksistensi landreform lokal dapat diper-
tahankan, dengan mempertahankan eksistensi tanah buruhan
desa. Untuk hal ini Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara
(Agus) menyarankan, sebagai berikut: Pertama, kalau kondisi
masyarakat sudah baik, di mana tidak ada sengketa, konflik,
dan perkara; maka tidak perlu ada kegiatan pertanahan yang
justru akan menimbulkan konflik pertanahan. Kedua, hal yang
terpenting adalah jangan ada konflik, dan masyarakat dapat
tercukupi kebutuhan hari-harinya. Ketiga, maka tanah buruhan
desa tidak perlu disertipikatkan, melainkan cukup diregistrasi
dan dipetakan saja.
Sependapat dengan pandangan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik, dan Perkara, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabu-
paten Purworejo menambahkan, sebagai berikut: Pertama,
bidang tanah tidak selalu perlu disertipikasi, yang penting ter-
daftar. Kedua, perlu terobosan hukum untuk mendaftarkan
tanah buruhan desa dalam rangka landreform lokal, misalnya
dengan mencarikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran
tanah buruhan desa, baik hukum yang menyangkut tanah buruhan
desa maupun mekanisme pendaftarannya. Ketiga, perlu
terobosan hukum untuk melindungi hak garap masyarakat, yang
sekaligus juga dapat melindungi kepentingan pemilik tanahnya
(yaitu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat), misalnya
dengan melepaskan tanah buruhan desa dari lalu lintas ekonomi.
Pembuatan peraturan desa memiliki peluang karena selama
ini peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran,
misal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, telah dibuat melalui prosedur yang dapat dan mudah
ditempuh. Prosedur tersebut meliputi: Pertama, menjaring
aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes (Musyawarah