Page 182 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 169

sejak awal substansinya telah didiskusikan oleh Pemerintah Desa
Karanganyar dengan Baperdes Karanganyar.
Sebagaimana diketahui, Keputusan Kepala Desa Karang-
anyar Nomor 141/03/031/III/2005 menetapkan, bahwa: (1) Pen-
siunan kepala desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas
150 ubin dengan jangka waktu yang sama dengan masa kerjanya.
(2) Pensiunan sekretaris desa mendapat hak garap atas tanah
sawah seluas 150 ubin selama dua tahun. (3) Pensiunan perangkat
desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin
selama 4 tahun, atau seluas 50 ubin selama 5 tahun. (4) Apabila
kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa berhenti atau
diberhentikan dengan hormat karena skorsing atau kecelakaan
yang mengakibatkan cacat tubuh, sehingga tidak dapat melak-
sanakan tugas diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan
desa, dan ditentukan kemudian oleh pemerintah desa dan badan
perwakilan desa.
Segenap peraturan desa dan keputusan Kepala Desa Ka-
ranganyar menunjukkan bahwa landreform lokal yang di terapkan
di desa ini belum sepenuhnya masuk dalam konstruksi hukum
formal. Produk-produk hukum formal yang terbit di Desa
Karanganyar masih lebih banyak berkaitan dengan kelompok
elit Desa Karanganyar daripada yang berkaitan dengan masya-
rakat Desa Karanganyar. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo (Y. Samekto) menjelaskan, bahwa agar landreform
lokal dapat masuk dalam konstruksi hukum formal dengan
sebaik-baiknya, perlu diperhatikan: Pertama, aspek sosiologis,
yaitu dengan mengkaji apakah tradisi (landreform lokal) tersebut
telah menjadi adat di masyarakat. Kedua, aspek filosofis, yaitu
dengan mengkaji unsur keadilan dan kesejahteraan pada tradisi
tersebut. Ketiga, aspek politis, yaitu dengan mengkaji kese-