Page 185 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

172 Aristiono Nugroho, dkk.

Rencana Pembangunan Desa). Kedua, pembuatan draft pera-
turan desa. Ketiga, pembahasan rencana peraturan desa.
Keempat, pengesahan peraturan desa yang ditandatangani
oleh Kepala Desa dan Ketua Baperdes.
Musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa difasilitasi oleh pihak
Kecamaan Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh
masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak PNPM
(Program Nasional Permodalan Mandiri). Sementara itu,
pengambilan keputusan tidak didahului oleh persyaratan terpe-
nuhinya batasan kehadiran (quorum), tetapi keputusan diambil
atas persetujuan dari sebagian besar yang hadir.
Belajar dari pengalaman menyelenggarakan musrenbangdes
untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, maka apabila masyarakat dan Pemerintah
Desa Karanganyar ingin menerbitkan Peraturan Desa tentang
Landreform Lokal di Desa Karanganyar, maka proses ini juga
harus dilalui. Dengan kata lain harus ada musrenbangdes untuk
membahas Peraturan Desa tentang Landreform Lokal di Desa
Karanganyar, yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan
Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat,
perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak-pihak yang terkait
dengan pertanahan. Agar produk hukum yang dihasilkan dapat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pertanahan dan pemerintahan, maka substansi Pera-
turan Desa tentang Landreform Lokal di Desa Karanganyar perlu
mendapat supervisi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwo-
rejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sementara itu,
pengambilan keputusan harus didahului dengan penetapan
syarat terpenuhinya batasan kehadiran (quorum), dan ditetap-