Page 85 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN TERHADAP
PENATAAN RUANG PESISIR KABUPATEN KENDAL

Oleh Valentina Arminah, Wahyuni, dan Muh Arif Suhattanto

A. Pendahuluan

Ruang pesisir harus ditata dengan baik dan benar agar kontestasi antar
stake holder yang memanfaatkan ruang pesisir dapat diatur secara harmonis

dan tidak menimbulkan konflik. Pengaturan wilayah dalam pemanfaatan
ruang pesisir tidak boleh saling mengganggu dan harus berjalan secara
seimbang, serasi dan harmonis baik antar pemanfaatan ruang di daerah
pesisir maupun dengan daerah di sekitar pesisir. Perencanaan ruang pesisir
harus dilakukan secara terpadu dan multisektoral antar instansi melalui
proses dan prosedur yang benar menurut perundang-undangan yang
berlaku.

Penataan ruang adalah salah satu instrumen untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang termasuk ruang pesisir. Pengendalian pemanfaatan
ruang dilakukan melalui pemberian ijin pemanfaatan ruang, dengan
maksud agar terdapat tertib pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang otonomi
daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

untuk menyelenggarakan penataan pemanfaatan ruang bagi daerahnya.
Penataan ruang pesisir harus diarahkan pada penataan ruang pesisir
yang berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Perairan kebijakan penataan ruang pesisir