Page 86 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 71

pada tiap daerah kabupaten/kota harus diwujudkan melalui Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir, Perairan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Tertentu
(RZWP3WT).
Penyusunan RZWP3WT pada kenyataannya mengalami berbagai
kendala, sehingga sampai saat ini di seluruh wilayah Indonesia baru 9
Pemerintah Daerah yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah tentang
RZWP3WT, 106 Perda dalam proses penerbitan dan 204 Daerah sama sekali

belum menyiapkan penyusunan RZWP3WT (Kementerian Kelautan 2002)
Dinamika kelembagaan Badan Pertanahan Nasional yang telah
memperoleh penguatan dengan penambahan tugas pengaturan keagrariaan
dan penataan ruang dengan nomenklatur Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Hal ini memberikan ruang baru bagi
BPN unuk dapat berkontribusi dalam Penataan Ruang termasuk ruang
pesisir.
Penataan ruang bukan hanya proses perencanaan mengenai
pemanfaatan ruang secara teknis tetapi juga sangat erat berkaitan dengan
sistem masyarakat maupun sistem manajemen kota. Pelaksanaan penataan

ruang mulai proses perencanaan tata ruang wilayah, proses pemanfaatan
ruang maupun proses pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan banyak
sektor diantaranya adalah sektor pertambangan, kehutanan, lingkungan
hidup, prasarana wilayah, dan pertanahan. Penguatan kelembagaan Badan
Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional seharusnya memberi ruang baru bagi Kementerian
ATRBPN untuk dapat turut serta mengakselerasi penyusunan Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir, Perairan, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Tertentu
(RZWP3WT).
Kabupaten Kendal termasuk daerah yang sampai saat ini belum
menyusun Rencana Zonasi Wilayah Perairan, Pesisir, dan Wilayah Tertentu.
Salah satu kendala belum dapat dilaksanakannya penyusunan penataan
ruang pesisir itu adalah ketersediaan data wilayah pesisir di Kabupaten

Kendal.