Page 88 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 73

tersebut ada beberapa data yang essensial yaitu pemilikan, penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Data-data tersebut merupakan data
dasar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan termasuk
didalamnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
penataan ruang.
Seiring dengan perjalan waktu, proses politik yang terjadi di Indonesia
memberikan dampak pada perubahan struktur dalam pengelolaan

pertanahan. Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya diberikan
tugas dalam proses administrasi pertanahan bertranformasi menjadi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang
mempunyai tupoksi tidak hanya sekedar menyelenggarakan Proses
Pendaftaran Tanah namun juga terlibat dalam proses Penataan Ruang.
Berdasarkan Perpres No 17 tahun 2015 Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional merupakan Kementerian yang

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara pada Pasal 3
Perpres tersebut secara lebih rinci disebutkan tugas Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah sebagaimana berikut:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata

ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum
keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan
tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta
penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan