Page 89 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

74 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tugas yang berkaitan dengan penataan ruang merupakan tugas baru
yang diemban oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dimana pada
struktur organisasi sebelumnya ketika masih bernama BPN atau Badan
Pertanahan Nasional, institusi BPN belum mempunyai tupoksi terkait
penataan ruang. Meskipun demikian BPN sudah sejak lama melakukan
fungsi-fungsi terkait dengan Penataan Ruang secara tidak langsung dengan

menyediakan data-data spasial dan tekstual terkait dengan Pemilikan,
Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Secara lebih spesifik
dalam pelaksanaan proses penataan ruang tersebut Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN memiliki direktorat Jenderal Penataan Ruang yang
tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi
pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang daerah;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata
ruang dan pemanfaatan ruang;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang
dan pemanfaatan ruang;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Proses Penataan Ruang

Penataan ruang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang sedang petunjuk pelaksanaannya dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.