Page 87 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

72 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

B. Tugas Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mempunyai tugas utama
sebagai penanggung jawab administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam
penyelenggaraan administrasi pertanahan tersebut Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/ BPN menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah
sebagai core businessnya. Pendaftaran tanah merupakan proses yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mendaftar kepentingan-kepentingan
yang secara legal berhubungan dengan tanah. Pendaftaran tanah digunakan
untuk mendukung beberapa fungsi namun demikian fungsi utama dari
pendaftaran tanah adalah untuk menyediakan jaminan kepastian hukum
atas tanah melalui pendaftaran dukumen legal, hak kepemilikan atas tanah

dan penggunaan tanah. Fungsi dari pendaftaran tanah yang lainnya adalah
untuk penarikan pajak atas tanah (FIG, 1998).
Diagram dibawah ini dapat menjelaskan bagaimana sistem pendaftaran
tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dapat mengelola
berbagai macam data yang terkait dengan hak kepemilikan tanah.

Gb 1. Contoh Data yang terekam dalam proses pendaftaran tanah

Diagram tersebut menunjukkan hubungan 3 komponen utama
pendaftaran tanah yaitu Subjek, Objek dan Hak. Dari 3 Komponen