Page 196 - Konstitusionalisme Agraria

perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan
perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu.
Setelah memasuki reformasi, persoalan malah semakin parah.
Meskipun pernah keluar TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
menghendaki dilakukannya kaji ulang terhadap semua peraturan
perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam
supaya tidak melenceng jauh dari makna yang dikehendaki oleh
konstitusi, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin
banyak membuat undang-undang sektoral tanpa melakukan kaji-
ulang terlebih dahulu.
Namun tidak semuanya isi dari undang-undang yang lahir pada
periode ini mengabdi kepada kepentingan modal. Terdapat pula isi
dari undang-undang itu yang hendak ditujukan kepada penguatan
hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat dan pelestarian
lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang
yang lahir pasca Orde baru juga memperkuat substansi mengenai
dua hal itu. Bila dicermati, sejumlah undang-undang yang dibentuk
dalam rentang waktu dekade terakhir mengadopsi pengaturan
tentang masyarakat adat. Hal ini dapat dijumpai antara lain
dalam UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan,
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU
Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Arizona, 2010). Ketentuan
yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pun sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan yang lahir pada rezim sebelumnya. UU No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup
isinya sudah lebih baik dari undang-undang sebelumnya dengan
memperkenalkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan izin
pemanfaatan hutan dan lahan.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 165