Page 200 - Konstitusionalisme Agraria

Sektoralisasi menghadirkan banyak kementerian yang mengurusi
tanah dan sumber daya alam lainnya telah memungkinkan pemerintah
untuk bisa membagi-bagi jatah kementerian kepada partai-partai
pendukung pemerintah. Pada periode pemerintahan paska Soeharto,
posisi-posisi kementerian yang berkaitan dengan tanah dan sumber
daya alam lainnya didominasi oleh politisi-politisi partai politik
pendukung pemerintah yang acapkali jabatan yang diembannya tidak
sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan profesinya. Penentuan
posisi menteri yang menduduki jabatan menteri di bidang tanah dan
sumber daya alam lainnya dilakukan berdasarkan pertimbangan politis
daripada pertimbangan teknokratis.
Sektoralisme menghadirkan konflik kewenangan antar-instansi
pemerintah yang menghambat tercapainya tujuan-tujuan bernegara
untuk menyejahterakan rakyat. Masing-masing instansi pemerintah
menggunakan dasar yuridisnya masing-masing untuk memperbesar
kuasanya atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Akibatnya
terjadi tumpang tindih peraturan dan izin-izin yang diberikan
kepada perusahaan untuk memanfaatkan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Belum lagi bila dikaitkan dengan kewenangan
pemerintah daerah yang juga memiliki wewenang untuk mengatur
dan mengurus tanah dan sumber daya alam yang ada di daerahnya.
Tumpang tindih peraturan, perencanaan dan pemberian izin-izin
pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya menimbulkan
kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
misalnya dalam laporan audit yang dilakukannya di Kalimantan
Tengah tahun 2009 menemukan potensi kerugian keuangan negara
akibat beroperasinya perusahaan perkebunan yang mendapat izin
dari pemerintah di atas kawasan hutan. Potensi kerugian keuangan
negara berdasarkan laporan BPK itu sebesar Rp. 35.581.870.687,52
dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar USD 6.056.697,36
dari Dana Reboisasi (BPK, 2009).
Contoh lain dari akibat sektoralisme dalam pengurusan tanah
dan sumber daya alam lainnya adalah tumpang tindih konsesi/izin
pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya seperti yang
terjadi di Kalimantan Timur. Kaltim Post, sebuah koran lokal terbitan

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 169