Page 202 - Konstitusionalisme Agraria

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan
hasil hutan bukan kayu, dan izin usaha pemungutan hasil hutan
kayu dalam undang-undang penggantinya, yakni UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Di lapangan pertambangan juga terjadi
pergeseran dari perjanjian karya atau kontrak karya dalam UU No.
32
11 Tahun 1967 tentang Pertambangan menjadi izin usaha, antara lain
izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi
produksi, izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan
rakyat dalam undang-undang penggantinya, yakni UU No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan.
Dari sejumlah undang-undang yang dibentuk pada masa
reformasi yang dipengaruhi oleh paham neoliberalisme ini, posisi
pemerintah semakin bergeser dari badan hukum privat yang banyak
melakukan intervensi dan bahkan menjadi salah satu aktor dalam
usaha-usaha menjadi posisi yang lebih kepada badan hukum publik
dengan membuat aturan, memberikan sejumlah izin, lisensi dan
konsesi serta melakukan pengawasan. Banyaknya undang-undang
yang dibuat pada periode ini membawa konsekuensi semakin banyak
skema-skema izin baru dalam pengusahaan sumber-sumber agraria.
Salah satunya dengan pembentukan BP Migas yang menghendaki
peran negara sebagai regulator terpisah dengan operator. Daftar izin
usaha yang terdapat dalam undang-undang di bidang agraria pada
periode 1998-2014 mencapai dua puluh tiga, antara lain:

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
3. Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu
4. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
5. Lisensi atau izin perlindungan varietas tanaman

32 Kontrak Karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal
nasional, yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum
Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan
hukum yang menggunakan modal nasional. Selain itu ada pula Kontrak Production Sharing
yaitu suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit dari pihak asing, yang pembayarannya
termasuk bunganya dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang
biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia
tersebut untuk mengekspor hasilnya kenegara pemberi kredit.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 171