Page 203 - Konstitusionalisme Agraria

6. Izin Usaha Pengolahan Migas
7. Izin Usaha Pengangkutan Migas
8. Izin Usaha Penyimpanan Migas
9. Izin Usaha Niaga Migas
10. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
12. Izin Usaha Pertambangan Khusus
13. Izin Pertambangan Rakyat
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi
15. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
16. Izin Usaha Perkebunan
17. Izin Usaha Perikanan
18. Izin Usaha Penangkapan Ikan
19. Izin Kapal Pengangkut Ikan

20. Izin Pemanfaatan Ruang
21. Izin Lingkungan
22. Izin Panas Bumi
23. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Izin-izin tersebut merupakan izin dalam pengertian lisensi
dan konsesi. Dalam pengertian sebagai lisensi, izin merupakan
pemberian hak untuk penyelenggaraan suatu perusahaan.
Sedangkan dalam pengertian sebagai konsesi, izin berhubungan
dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat
erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari
pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan
kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat
pemerintah (Ridwan HR, 2003:151).
Pergeseran dari pemberian hak kebendaan kepada pemberian
izin juga diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan pengujian
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (Pekara No. 3/PUU-VIII/2010), Mahkamah Konstitusi
membatalkan keberadaan Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3)
karena konstruksi hak tersebut merupakan hak kebendaan. Hal itu

172 Konstitusionalisme Agraria