Page 205 - Konstitusionalisme Agraria

terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan
dalam rangka mencapai tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk
rencana-rencana. Rencana merupakan alat bagi implementasi,
dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana. Rencana
didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang
akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan
(Ridwan HR, 2003:42-3). Berdasarkan hukum administrasi
negara, rencana merupakan bagian dari tindakan pemerintahan
(bestuurshandeling), suatu tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum (Ridwan HR, 2003:43).
Sedangkan dalam kajian hukum tata negara, rencana-rencana
tersebut dalam dilakukan dalam bentuk Directive Principle of State
Policy (DPSP) atau prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara. Di
beberapa negara, seperti di Irlandia dan India, DPSP dimasukan
sebagai isi konstitusi (Asshiddiqie, 2010:102-3). Di Indonesia pada masa
Orde Lama dan Orde Baru membuat DPSP dalam bentuk haluan-
haluan negara yang dirumuskan ke dalam ketetapan MPR tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak MPR tidak lagi
memiliki kewenangan membuat GBHN pada masa reformasi, maka
DPSP dirumuskan dalam bentuk undang-undang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP). Di luar itu ada pula DPSP yang dirumuskan
33
dalam Peraturan Presiden. Salah satu DPSP yang dirumuskan dalam
bentuk Peraturan Presiden adalah Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Peraturan Presiden tentang MP3EI dikeluarkan Presiden
bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, 20 Mei 2011. MP3EI
dikeluarkan sebagai perencanaan kerja yang selaras dengan visi
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025. Visi dari Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

33 Model lain dari DPSP pada masa reformasi dirumuskan dalam bentuk berbagai
rencana aksi, misalkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rencana Aksi
Pemberantasan Korupsi.

174 Konstitusionalisme Agraria