Page 210 - Konstitusionalisme Agraria
P. 210
Target penyelesaian Desember 2011 Januari 2012 Desember 2011 an, Desember 2011
Penanggung-jawab BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi euang K erian ement K Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Undang-undang yang menghambat MP3EI
Undang-undang Perlu pengkajian ulang (UU & PP keagrariaan) untuk memasukan status tanah ulayat sebagai bagian dari komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (terkait MIFEE) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait dengan
pesangon (hanya 5 pasal). Retribusi Daerah diusulkan ke MK
Tabel 8. No 1 2 3 4
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 179
