Page 208 - Konstitusionalisme Agraria

Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan, Besi-
Baja. Koridor ekonomi Sulawesi untuk Pertanian Pangan, Kakao,
Perikanan, Nikel, Migas. Koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara
untuk Pariwisata, Peternakan, Perikanan, serta koridor ekonomi
Papua – Kep.Maluku untuk Food estate, Tembaga, Peternakan,
Perikanan, Migas, Nikel.
Bab V di dalam lampiran Perpres MP3EI berisi tentang indikasi
investasi infrastruktur di Indonesia. Dikatakan bahwa pelaksanaan
MP3EI memerlukan dukungan pelayanan infrastruktur yang handal.
Terkait dengan pengembangan 8 program utama dan 22 kegiatan
ekonomi utama, telah diidentifikasi rincian indikasi investasi
infrastruktur untuk setiap koridor. Kegiatan berkaitan dengan
infrastruktur dilakukan oleh pemerintah, BUMN dan Swasta. Jelas
sekali bahwa MP3EI hadir untuk mengakselerasi pembangunan
ekonomi Indonesia dengan bersandar kepada investasi baik investasi
asing maupun investasi dalam negeri.
Untuk melaksanakan MP3EI yang ambisius tersebut, Pemerintah
memperlihatkan keseriusannya untuk melaksanakan dokumen
perencanaan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, ketika memimpin rapat koordinasi khusus
perkembangan implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi di Gedung Sekretariat Negara mengeluarkan
sembilan arahan untuk pelaksanaan MP3EI. Sembilan arahan ini
disampaikan Presiden kepada jajaran menteri, Komite Ekonomi
Nasional, Komite Inovasi Nasional, dan Kamar Dagang Indonesia
(Kadin). Sembilan arahan dari Presiden tersebut, antara lain: 36

1. Tak boleh ada hambatan apa pun dalam merealisasikan
implementasi MP3EI;
2. Proyek yang berkaitan dengan MP3EI direalisasikan sesuai
dengan target waktu yang ditetapkan;
3. Implementasi program MP3EI harus diselaraskan antara sektor
dan regional;

36 9 Arahan SBY soal MP3EI, Kompas.com, Rabu, 6 Juli 2011.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 177