Page 206 - Konstitusionalisme Agraria
P. 206

Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri,
            Maju, Adil, dan Makmur.”  Melalui langkah MP3EI, percepatan dan
                                    34
            perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia
            sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita
            yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total
            perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk
            mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-
            7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada
            periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi
            oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014
            menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi
            seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.
                                                              35
                 Pada dasarnya MP3EI bukan saja dipandang sebagai inisiatif
            kebijakan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa, melainkan juga
            harus diletakan pada konstelasi ekonomi regional dan global yang
            mengalami krisis pada tahun 2008 (Yanuardi dan Swanvri, 2014:32-3).
            Krisis yang terjadi tersebut menuntun kepada suatu cara baru untuk
            membanguan perekonomian global. Dalam laporan yang ditulis oleh
            Bank Dunia pada tahun 2009 yang berjudul Reshaping Economic
            Geography, New Economy Geography. Dinyatakan dibutuhkan
            suatu lanskap ekonomi baru untuk menghadapi krisis kapitalisme
            global. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan
            memproyeksikan negara-negara Asia Timur sebagai negara yang akan
            menerima investasi dari overakumulasi dari negara-negara kapitalis.
            Hal itu dilakukan dengan mengembangkan  pusat-pusat kegiatan
            ekonomi akan baru yang menyebar untuk memberikan efisiensi
            ekonomi lalu kemudian dilakukan penghubungan antara berbagai
            pusat kegiatan ekonomi tersebut supaya terintegrasi satu sama lain.
            Pada titik inilah persoalan infrastruktur sebagaimana menjadi inti
            dari MP3EI menjadi sangat relevan.
                 Keberadaan MP3EI di Indonesia tidak bisa dilepaskan
            dari dokumen serupa yang dibuat untuk tingkat Asia, yaitu The
            Comprehesive Asia Development Plan (CADP) (Yanuardi dan Swanvri,


                 34 Perpres MP3EI. Lampiran 1. Hal. 1
                 35 Perpres MP3EI. Lampiran 1. Hal. 2

                    Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan     175
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211