Page 201 - Konstitusionalisme Agraria
P. 201

Kalimantan Timur memberitakan bahwa dari sekitar 19,8 juta hektare
            luas Kalimantan Timur, di dalamnya ada luas konsesi kehutanan dan
            pertambang yang luasnya 21,7 juta hektare (Kaltim Post, 13/3/2013).
                 Sektoralisme dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam
            juga mempersulit masyarakat adat yang memperjuangkan haknya
            data keutuhan wilayahnya. Hal ini terjadi karena pada umumnya
            terdapat perbedaan peruntukan antara wilayah adat yang holistik
            dengan pembagian wilayah yang dikembangkan oleh instansi
            pemerintah. Sehingga sering dijumpai bahwa sebagian wilayah
            masyarakat adat diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan
            yang di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, sebagian lagi
            wilayah masyarakat adat dijadikan perkebunan swasta di bawah
            otoritas Kementerian Pertanian, maupun pertambangan di bawah
            Kementerian ESDM. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat harus
            berkomunikasi dengan tiga kementerian untuk memperjuangkan
            keutuhan wilayah adatnya. Bila pendekatan sektoralisme ini
            dilanjutkan terus dikemudian hari, bukan rakyat saja yang akan
            menjadi korban. Antar institusi pemerintah bisa mengalami konflik
            berkepanjangan yang pada akhirnya akan menghambat perannya
            masing-masing berdasarkan hukum.



            Pergeseran Instrumen Pemerintahan

            Instrumen pemerintahan merupakan alat atau sarana yang
            dipergunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
            melaksanakan tugas-tugasnya (Ridwan, 2003:95). Bila diperhatikan
            perkembangan legislasi di bidang agraria di Indonesia maka akan
            terlihat pergeseran penggunaan instrument pemerintahan dalam
            urusan hubungan dengan badan usaha. Pergeseran dimaksud adalah
            pergeseran dari penggunaan instumen hukum perdata menjadi
            penggunaan instrument hukum publik, dalam hal ini adalah
            pergeseran pemberian hak-hak kebendaan menjadi pemberian izin-
            izin usaha. Di lapangan kehutanan terjadi pergeseran pemberian
            hak pengusahaan hutan (HPH) dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang
            Kehutanan menjadi izin usaha, antara lain izin usaha pemanfaatan



               170     Konstitusionalisme Agraria
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206