Page 201 - Konstitusionalisme Agraria
P. 201
Kalimantan Timur memberitakan bahwa dari sekitar 19,8 juta hektare
luas Kalimantan Timur, di dalamnya ada luas konsesi kehutanan dan
pertambang yang luasnya 21,7 juta hektare (Kaltim Post, 13/3/2013).
Sektoralisme dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam
juga mempersulit masyarakat adat yang memperjuangkan haknya
data keutuhan wilayahnya. Hal ini terjadi karena pada umumnya
terdapat perbedaan peruntukan antara wilayah adat yang holistik
dengan pembagian wilayah yang dikembangkan oleh instansi
pemerintah. Sehingga sering dijumpai bahwa sebagian wilayah
masyarakat adat diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan
yang di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, sebagian lagi
wilayah masyarakat adat dijadikan perkebunan swasta di bawah
otoritas Kementerian Pertanian, maupun pertambangan di bawah
Kementerian ESDM. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat harus
berkomunikasi dengan tiga kementerian untuk memperjuangkan
keutuhan wilayah adatnya. Bila pendekatan sektoralisme ini
dilanjutkan terus dikemudian hari, bukan rakyat saja yang akan
menjadi korban. Antar institusi pemerintah bisa mengalami konflik
berkepanjangan yang pada akhirnya akan menghambat perannya
masing-masing berdasarkan hukum.
Pergeseran Instrumen Pemerintahan
Instrumen pemerintahan merupakan alat atau sarana yang
dipergunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
melaksanakan tugas-tugasnya (Ridwan, 2003:95). Bila diperhatikan
perkembangan legislasi di bidang agraria di Indonesia maka akan
terlihat pergeseran penggunaan instrument pemerintahan dalam
urusan hubungan dengan badan usaha. Pergeseran dimaksud adalah
pergeseran dari penggunaan instumen hukum perdata menjadi
penggunaan instrument hukum publik, dalam hal ini adalah
pergeseran pemberian hak-hak kebendaan menjadi pemberian izin-
izin usaha. Di lapangan kehutanan terjadi pergeseran pemberian
hak pengusahaan hutan (HPH) dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang
Kehutanan menjadi izin usaha, antara lain izin usaha pemanfaatan
170 Konstitusionalisme Agraria